Ketua JMSI Gorontalo Usulkan UU Pers Dijadikan Materi Pendidikan di Kepolisian

Ridwan Mooduto/JMSI
Ridwan Mooduto/JMSI

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Gorontalo, Ridwan Mooduto, menyampaikan sebuah usul untuk meminimalisir kekerasan terhadap wartawan kepada Kepala Kepolisian Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Ridwan berharap agar setiap anggota kepolisian yang menjalani pendidikan diberikan materi tentang Undang-Undang Pers.


“Saya minta usulan JMSI Gorontalo agar segera direalisasikan. Biar mereka, para calon anggota kepolisian yang menempuh pendidikan, mendapatkan informasi terkait UU Pers,” kata Akhmad merespons usulan Ridwan, saat menerima perwakilan organisasi media dan wartawan di Gorontalo, Sabtu pekan lalu.

Meski saat ini tidak dimasukkan ke dalam materi pendidikan, Akhmad mengatakan berupaya memberikan ruang kepada awak media dan wartawan dalam memberikan informasi seputar kerja jurnalis saat melakukan liputan di lapangan. Akhmad menilai usulan Ridwan tersebut sebagai ide cemerlang.

Akhmad berharap memasukkan materi tentang UU Pers dapat menekan angka kekerasan terhadap pekerja pers. Apalagi pertemuan ini dilakukan pasca aksi wartawan di Markas Polda Gorontalo oleh para jurnalis atas dugaan kekerasan terhadap wartawan yang meliput aksi menolak UU Omnibus Law di Simpang Lima Telaga, Kota Gorontalo.

Akhmad juga mengatakan penyampaian informasi terkait kerja wartawan kepada anggota kepolisian diharapkan dapat menjalin kerja sama dua lembaga ini lebih saling menghargai saat menjalankan tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Akhmad meminta maaf kepada wartwan dan media atas dugaan kekerasan terhadap pers. Akhmad menyarankan agar wartawan yang mengalami kekerasan, dan keberatan dengan tindakan oleh anggota kepolisian itu, melaporkan kejadian itu kepada unit Propam Polda Gorontalo.

Terkait dugaan pencopotan seorang pejabat di Polda Gorontalo, Akhmad mengatakan hal itu menjadi urusan internal institusinya. Kepolisian, kata Akhmad, memiliki mekanisme yang harus dijalani.

Di ujung pertemuan, Ridwan berharap agar pengenalan terhadap UU Pers juga disampaikan kepada perwira di tingkat pimpinan, seperti kepala Polres atau Polsek. Selain JMSI, pertemuan itu dihadiri pengurus PWI, AJI, IJTI, AMSI dan SMSI.