APPI Kalbar Gelar FGD, Muhammad Zahroni Imbau Perusahaan Patuh Dalam Pelaksanaan Eksekusi Unit

Foto/RMOLKalbar
Foto/RMOLKalbar

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Kalbar melaksanakan Fokus Grub Diskusi tentang putusan mahkamah konstitusi No putusan, Nomor 2, PPU- XXI/2021 tentang pengujian undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terhadap undang-undang dasar 1945, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (21/10).


Dengan jumlah 31 perusahaan pembiayaan yang beroprasional di Pontianak, kami selalu memberikan edikasi, sosialisasi terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilapangan, khususnya internal colektor dan eksternal colektor yang melakukan kegiatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atau unit-unit yang tertunggak dan harus lakukan eksikusi," ucap ketua forum APPI Kalbar, Muhammad Zahroni

Dalam pelaksanaan eksekusi sering terjadi benturan-benturan dilapangan, dalam hal ini kami selalu berkoordinasi dengan para brands manajer di perusahaan pembiayaan agar selalu menekankan kepatuhan dalam pelaksanaan eksekusi unit-unit yang bermasalah dilapangan.

Muhammad Zahroni menambahkan, jangan ada pengambilan secara paksa jangan ada upaya komplik penganiayaan yang berujung pada tindak pidana, hal ini memberi kerugian kepada perusahaan itu sendiri dan dampak sangat luas. 

Selanjutnya, dalam proses jaminan fidusia perlu kepatuhan kepada internal colektor dan eksternal colektor untuk menyikapi, seperti sertifikasi wajib mempunyai Surat Ijin Menagih (SIM) juga melengkapi dukumen-dukumen SP1,SP2, SP3, surat tugas, surat kuasa, somasi dan terpenting sertifikat salinan fidusia kalau tidak itu semua sama saja petugas gadungan. 

Hal ini untuk legalitas agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apakah unit setelah ditarik tidak dikbalikan kepada lesing malah di jual ini akan memperpanjang masalah. 

"Masyarakat kita yang punya masalah perkridit hendaknya coperatif juga, kalau ada masalah silahkan datang ke kantor pembiayaan selesaikan secara baik-baik," imbaunya.

Ia menambahkan, dalam hal ini saya rasa SOP masing-masing perusahaan udah jelas dan tegas apabila ada oknum melakukan penggelapan ansuran, penggelapan unit bisa dikenakan tidak pidana karena menyalah gunakan wewenang jabatan.  

"Tadi sudah disampaikan ketua umum APPI bahwa sistem layanan informasi keuangan, apabila constemer membayarnya jelek dia akan kenak slip, kenak bleklis maka mempersulit dia untuk memperoleh fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan bahkan dari bank," tutup Muhammad Zahroni.