Menko Airlangga: Serapan Dana PEN Mencapai Rp134,07 Triliun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok

Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah  mencapai Rp 134,07 triliun per 16 April 2021. Jumlahnya setara dengan 19,2


“Realisasi anggaran PEN per Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,2% dibandingkan periode sama bulan sebelumnya yang sebesar Rp 24,36 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam keterangannya, Selasa (27/4).

Lebih rinci Airlangga menjelaskan, untuk sektor kesehatan, dari pagu sebesar Rp 175,52 triliun, realisasinya mencapai Rp 18,59 triliun atau 10,6%. Di bidang perlindungan sosial dari pagu sebesar Rp 150,88 triliun, realisasinya mencapai Rp 47,92 triliun atau 31,85%. Sementara untuk program prioritas, dari pagu sebesar Rp 125,17 triliun, realisasinya mencapai Rp 14,90 triliun atau 11,9%.

Sedangkan untuk dukungan UMKM dan korporasi, dari pagu sebesar Rp 191,13 triliun, realisasinya mencapai Rp 37,71 trilun atau 19,7%. Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu sebesar Rp 56,7 triliun, realisasinya mencapai 14,95 triliun atau 26,4%.

Keseriusan Pemerintah

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran PEN yang sudah mencapai 19% di kuartal I tahun 2021, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Mungkin selama tahun 2020 kemarin, pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Trubus berpendapat, realisasi dana PEN yang mencapai triliunan rupiah itu perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Transparansi penting agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.

Meski meningkat, Trubus menyarankan pemerintah mengevaluasi serapan anggaran itu dan menyesuaikan dengan target yang ingin dicapai.

“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional perlu mengevaluasi serapan anggaran itu. Misalnya, apakah di sektor kesehatan perlu ditambah agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya.