Big data yang digunakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda dipertanyakan. Khususnya tentang metode ilmiah yang membuat big data itu patut untuk dijadikan rujukan tentang gambaran masyarakat.
- Golkar Buka Komunikasi Lintas Parpol, Tidak Terkecuali PDIP
- Dengan Jumlah Bacaleg 45 Orang, DPD PAN Optimis Rebut 7 Kursi Di Kabupaten Kubu Raya
- Pawai Budaya Warnai Pendaftaran Caleg PDI-P Kalbar ke KPU
Baca Juga
Anggota legislatif dari PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakan metode apa yang digunakan dalam penyusunan big data tersebut. Khususnya tentang cara membuat kesimpulan bahwa interaksi di media sosial bisa menggambarkan pemilih PDIP mendukung wacana penundaan pemilu, sebagaimana turut disinggung Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier.
“Metodologinya seperti apa? Percakapan di media sosial itu bagaimana maksudnya? Dia mengidentifikasi, tentu harus dipertanyakan dulu. Bagaimana dia bisa mengklaim, apakah melakukan analisa data yang benar?” begitu berondongan pertanyaan Deddy Sitorus saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/3).
Sebagai solusi agar Luhut lebih ilmiah dalam membuat simpulan, anggota Komisi VI DPR RI ini menyarankan agar dibuat sebuah forum diskusi publik untuk melihat pandangan ahli atau pakar politik mengenai isu penundaan pemilu 2024.
Kalau perlu, Luhut melakukan survei secara transparan tentang ketertarikan masyarakat mengenai wacana tersebut.
“Kalau mau mendalam ya lakukan survei lah, bukan big data percakapan di media sosial. Kalau perlu lakukan yang namanya FGD supaya mendalam,” tutupnya.
- Golkar Buka Komunikasi Lintas Parpol, Tidak Terkecuali PDIP
- Cak Imin: Sejarah Membuktikan, Koalisi PKB Pasti Menang
- Prihatin Kepercayaan ke Parpol Sangat Rendah, Politikus Nasdem Kampanyekan "Bring Back Trust"
