Pemuda dan Mahasiswa Suku Marind Minta Jokowi Tidak Pandang Merauke Sebelah Mata

Sekelompok masa yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Papua melakukan aksi unjuk rasa selama empat hari di Kabupaten Merauke.


Aksi ini dilakukan pada tanggal 18 hingga 21 Agustus ini adalah dalam rangka menolak Calon Bupati Non Orang Asli Papua yang ingin maju dalam konstelasi pilkada di Kabupaten Merauke pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Kordinator Lapangan Solidaritas Masyarakat Papua, Merauke, Dinosius Yebi mengatakan bahwa sebelum aksi unjuk rasa tersebut dilakukan pihaknya terlebih dahulu telah meminta izin kepada pihak Kepolisian Resort (Polres) Merauke seperti yang dilansir dari Kantor Berita RMOLPapua.

Menurutnya aksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemuda yang berasal dari Suku Marind yang merupakan suku asli Kabupaten Merauke, namun dalam aksi ini juga turut serta terlibat para pemuda dari beberapa Kabupaten lain di wilayah Selatan Papua, antara lain Pemuda dari Kabupaten Asmat, Pemuda dari Kabupaten Mappi, dan Pemuda dari Kabupaten Boven Digoel.

Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2020 juga pernah dilakukan aksi serupa guna meminta kepada pimpinan-pimpinan Partai Politik dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat untuk memberikan Surat Keputusan (SK) atau Rekomendasi kepada putra-putri Asli Papua atau Asli Marind sehingga dirinya mengatakan bahwa bercermin dari tuntutan pada tanggal 3 Maret inilah maka massa meminta agar para partai politik untuk menarik kembali Surat Keputusan (SK) yang sudah diberikan kepada orang bukan Asli Papua (Non OAP).

Selaku koordinator lapangan dirinya pun menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, agar jangan melihat Merauke dengan sebelah mata karena Papua bergabung dengan NKRI itu mulainya dari Merauke.

“Pandanglah Merauke dengan kedua mata,” ucapnya

Dirinya pun meminta kepada Presiden untuk meninjau kembali SK yang telah diberikan partai Politik Kepada Bakal Calon Bupati Non OAP di Selatan Papua, mengingat Partai PDIP yang merupakan partai dari penguasa 01 RI tersebut menurutnya tidak memberikan SK kepada Bakal Calon Bupati Non Orang Asli Papua.

Selain itu dirinya meminta kepada para pimpinan-pimpinan partai politik agar kiranya dalam kurun waktu 2 minggu ini bisa melihat tuntutan yang mereka minta.

“Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri tolong melihat kami di Selatan Papua, sebab Ir. Soekarno yang merupakan Ayah anda dan juga sebagai Presiden pertama Indonesia lah yang telah memperjuangkan kami untuk masuk kedalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan sampai situasi ini membuat kami memutuskan untuk keluar," tegasnya.