PPKM Mikro Efektif Tekan Laju Kasus Aktif, Diperpanjang Hingga 8 Maret

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Airlangga Hartarto/Net
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Airlangga Hartarto/Net

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali pada 9 hingga 22 Februari dinilai berhasil menekan laju kasus aktif covid-19. Kebijakan ini pun diperpanjang hingga 8 Maret 2021.  


Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Airlangga Hartarto, menerangkan, keputusan untuk memperpanjang  penerapan setelah pemerintah melakukakn evaluasi penerapan PPKM Mikro Tahap I pada 9 hingga 22 Februari.

“PPKM termonitor bisa menekan, baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi COVID-19,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/1).

Lebih jauh Airlangga mengatakan, selama penerapan PPKM Mikro, secara nasional jumlah kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan signifikan, yaitu minus 17,27% dalam sepekan.

Tren kasus aktif di lima provinsi juga menurun, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

“Bed occupancy rate (di semua provinsi) juga di bawah angka 70 persen. (Tren) kesembuhan meningkat di DKI Jakarta, Banten, Jabar, DIY, dan Jawa Timur,” paparnya.

Tren kematian di tiga provinsi yakni di DKI Jakarta, Jabar, dan Bali juga mengalami penurunan. Sementara, hasil survei menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, di kisaran 87,64 hingga 88,73 persen.

Airlangga menambahkan, pada periode 5 hingga 17 Februari, kasus aktif nasional turun 2,53%, tingkat kesembuhan naik 2,56%, dan tingkat kematian turun 0,03%.

“Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama lima peka telah berhasil mulai menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan,” tandas Airlangga