Sayuti Asyathri: Jakarta Adalah Sejarah, Pemindahan Ibukota Bukan Visi-Misi Presiden

Mantan ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional, Sayuti Asyathri menilai pemindahan ibukota negara ke pulau Kalimantan sama halnya dengan status Omnibus Law saat ini. Dia berpandangan bahwa kedua wacana yang telah lolos ke DPR itu seharusnya tak menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur lagi-lagi bukan menjadi janji bahkan program dalam visi-misi Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah diteken Presiden bulan lalu juga tak memuat mengenai itu.

"RPJM mengatakan bahwa rencana pembangunan itu berisi janji presiden. Pada waktu capres ini bertanding pilpres tidak ada yang mengatakan akan memindahkan ibukota, maka rakyat memilih berdasarkan janji," katanya usai diskusi di cafe Puakale, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Dia menyoroti soal janji Presiden sebelum terpilih merupakan hal yang terikat pada kontrak sosial. Sehingga dengan itu janji tersebut menjadi tanggung jawab Presiden untuk menjalankannya di pemerintahan saat ini.

Pun demikian, jika ada program pemerintah yang lari dari kontrak sosial itu, maka menurut Sayuti hal itu sama saja menyalahi hukum yang telah disepakati, yakni RPJMN yang telah sah menjadi target kerja Presiden Jokowi beserta kabinetnya.

"Kotak suara adalah kontrak rakyat dengan presiden berdasarkan janjinya. Jadi itu bukan satu kontrak cek kosong. Kontraknya itu saya pilih anda, anda berikan apa disitu, harus berisi program strategis. Memindahkan ibukota itu bukan lagi strategis, tapi itu fundamental," ujarnya.

Selain itu, Sayuti menilai pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur sama saja mengkhianati sejarah terpilihnya Jakarta sebagai ibukota dulu. Dia bercerita bahwa para founding fathers dahulu memilih Jakarta sebagi ibukota telah melalui proses mufakat yang panjang dan pertimbangan yang matang.

Atas sebab itu dia meminta Presiden Jokowi agar tak melupakan sejarah tersebut. Baginya Jakarta merupakan kesepakatan bulat para pendahulu bangsa, yang selain menjadi pusat peradaban bangsa Indonesia, juga menjadi titik tolak pergerakan kemerdekaan.

Menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota dia punya nilai national heritage, warisan budaya nasional, warisan itu bukan hanya soal pohon bangunan-bangunan nasional, bukan hanya senayan dan gelora, tapi juga warisan nasional itu adalah kedudukan jakarta pada waktu proklamasi.

"Jadi Jakarta itu bagian dari kontrak kemerdekaan. Bagaimana mungkin anda mau memindahkan mengubah, satu kontrak itu berdasarkan warisan nasional yang memiliki nilai di tengahnya simbol, tapi juga nilai maknawi," imbuhnya.