Target Pemkot Akan Kurangi Limbah 25 Persen Tahun 2023

Foto/Prokopim
Foto/Prokopim

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan pengurangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga 25 persen. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, beberapa langkah yang akan diterapkan yakni dengan pengelolaan limbah rumah tangga.


"Kita akan kurangi dengan cara kita coba kelola sampah habis di lingkungan, dipilah dan diproses dengan konsep 3R maupun bank sampah yang ada. Menjadi kompos kalau sampah organik dan gas metan," ujarnya saat membuka kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pencapaian Adipura Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (29/3).

Edi menambahkan, limbah yang diproduksi masyarakat di Kota Pontianak bisa mencapai 400 ton per hari. 40 persen dari total limbah tersebut terdiri dari 17 persen sampah plastik dan sisanya bervariasi, mulai dari sisa-sisa kaca, kayu, kertas dan lain-lain.

“Jika ini tidak dikelola secara baik, pertama akan merusak dan mengganggu dari sisi kesehatan terutama dan juga kelihatannya tidak enak dipandang mata,” terangnya.

Dia mengajak masyarakat untuk saling bergandengan tangan mengelola sampah. Menurutnya, kesadaran warga merupakan kunci mewujudkan kota yang bersih. Sebagai gambaran, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. 

“Juga mengurangi limbah berbahan plastik, dan memilah sampah antara yang organik dan anorganik,” ungkapnya.

Berkaitan untuk mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib serta berkelanjutan yang merupakan satu diantara visi dan misi Kota Pontianak, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Pontianak untuk mewujudkannya, seperti program bank sampah yang tersebar di beberapa titik, penanaman pohon secara berkala, serta pengelolaan TPA yang berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara.

Langkah lainnya adalah dengan berusaha mencapai predikat Adipura bagi Kota Pontianak. Dia berharap agar stakeholder terkait untuk memahami indikator Adipura seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura. 

“Program ini harus kita wujudkan dengan menggaungkan semangat Adipura kepada seluruh jajaran Pemkot, stakeholder hingga masyarakat,” pungkasnya.